PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan yang bernuansa reformasi, transparansi dan demokratisasi, dibutuhkan perencanaan yang sangat strategis, sistematis, logis dan rasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, kondisi objektif menunjukkan bahwa pembangunan dalam era reformasi ini diharapkan memihak dan memberdayakan rakyat lapisan bawah sebagai lapisan yang paling rentan terhadap perubahan yang terjadi di daerah ini, yang masih dibatasi oleh keterbelakangan, sehingga tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhannya.

Di sisi lain, pada era globalisasi ini, langkah-langkah dan kebijaksanaan yang bersifat proteksionis akan dihilangkan, persaingan semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, yang dilakukan bersama oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama apabila kita tidak ingin melihat masyarakat semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya dipahami bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara itu, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan harus melibatkan masyarakat secara luas. Pemahaman tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam otonomi daerah dan otonomi khusus.

Bertolak dari pemahaman di atas, dikaitkan dengan kondisi objektif yang dihasilkan dari proses pembangunan di masa lalu, Pemerintah Kabupaten Nabire mencanangkan Gerakan Pembangunan Menuju Nabire Baru (GERBANG NUNBIRU) sebagai suatu gerakan moral dengan landasan filosofi pembangunan : “Siapa yang bekerja keras maka : Dia makan, Dia sehat, dan Dia cerdas dan pintar, tetapi si Pemalas akan terhuyung-huyung melarat karena kebodohannya, salah siapa?”.

Landasan filosofi ini mengandung makna yang dalam sebagai dasar untuk menuju masyarakat Nabire yang kenyang, yang sehat, yang pintar, yang damai, yang aman, yang sejahtera, dan ini membutuhkan kerja keras, sungguh-sungguh, ulet dan mandiri, sebab nasib seseorang tidak akan berubah tanpa dirinya sendiri berupaya merubahnya.

Dari landasan filosofi inilah lahir Visi Nabire Baru, yaitu: “Terwujudnya Nabire Baru pada tahun 2010 yang masyarakatnya, kenyang, sehat dan pintar yang berlandaskan iman dan taqwa/percaya serta didukung oleh infra struktur yang memadai”,

dengan 5 (lima) pilar utama pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan Imtaq

2. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sumber Daya Manusia

3. Peningkatan Derajat Kesehatan

4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

5.  Pembangunan Infra Struktur

Penetapan 5 (lima) pilar di atas didasarkan pada kesadaran terhadap begitu kompleksnya aspek-aspek pembangunan di daerah ini, yang dalam waktu bersamaan tidak mungkin ditangani dengan cara yang sama pula. Untuk itu perlu dilakukan penajaman arah pembangunan yang ditujukan bagi pencapaian hasil yang maksimal dari proses pembangunan. Dengan penajaman arah pembangunan ini bukan berarti aspek-aspek yang lain ditinggalkan, namun bagaimanapun harus ditentukan aspek-aspek prioritas yang paling mendasar dan paling mendesak serta lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pembangunan.

Ekonomi bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan tingkat kebutuhan masyarakat. Tingkat pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan jelas berbeda dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan masyarakat pedesaan. Pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan tumbuh relatif jauh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karena sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian pada umumnya terpusat di perkotaan. Akibatnya terjadi kesenjangan ekonomi, baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah. Dari kondisi seperti inilah kemudian timbul konsep pembangunan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat di sini diartikan sebagai ekonomi pribumi, bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat pedesaan. Sesuai dengan kondisi yang melekat pada masyarakat tersebut, perkembangan ekonomi rakyat berkembang relatif lambat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Namun demikian perencanaan pembangunan cenderung lebih mengutamakan pembangunan perkotaan daripada pedesaan. Pelaksanaan pembangunan pada umumnya direncanakan dari perkotaan, sedangkan pembangunan pedesaan disubordinatkan terhadap pembangunan perkotaan. Artinya, pembangunan perkotaan yang lebih utama, sedangkan pembangunan pedesaan merupakan penunjang pembangunan perkotaan. Kebijakan pembangunan seperti ini menimbulkan ketidak adilan dalam pembangunan. Pembangunan perkotaan yang terencana dan terpadu akan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan pedesaan yang lebih banyak diserahkan pada prakarsa dan swadaya masyarakat desa itu sendiri. Akibatnya, tingkat pendapatan masyarakat perkotaan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, bahkan ada kemungkinan akan terjadi eksploitasi masyarakat perkotaan terhadap masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan perekonomian rakyat itu sendiri dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu :

1. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi ekonomi rakyat berkembang.

2. Memperkuat potensi ekonomi rakyat atau daya yang dimiliki masyarakat.

3. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Kebijakan pembangunan ekonomi dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Nabire lebih diarahkan pada penciptaan kondisi yang kondusif dimana perekonomian rakyat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendukung dan menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan investor dalam skala besar. Dalam pembangunan ekonomi itu sendiri, Pemerintah Kabupaten Nabire lebih banyak menjalankan fungsinya sebagai motivator, fasilitator, dan mediator.

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang tersedia, sektor yang dijadikan prioritas adalah sektor pertanian dalam arti luas, kehutanan dan sumber daya kelautan serta pertambangan. Pembangunan dan pengembangan agribisnis disertai dengan agroindustri, hasil hutan dan pertambangan yang menjadi prioritas utama akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa, yang dengan sendirinya mempercepat transformasi struktur perekonomian daerah.

Pemilihan Agribisnis didasarkan pada suatu pemahaman bahwa agribisnis merupakan kegiatan bisnis yang terdapat pada sistim produksi, distribusi, dan konsumsi produk hayati (tanaman, ternak, ikan, dan sebagainya), mulai dari pengadaan sarana produksi sampai produk dan akhirnya dikonsumsi.

Pengembangan sistim agribisnis berikut pengembangan agroindustri memiliki dampak yang sangat luas :

1. Erat kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, karena penumbuhan agribisnis berikut pengembangan agroindustri sebagian besar melibatkan masyarakat secara luas. Hal ini juga berarti penciptaan kesempatan kerja dan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

2. Pengembangan agribisnis berikut pengembangan agroindustri berkaitan dengan pengembangan wilayah serta pemerataan pembangunan. Melihat potensi agribisnis yang merata di Kabupaten Nabire, pengembangan agribisnis berikut pengembangan agroindustri dapat menjadi sarana paling prospektif dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

3.  Pengembangan agribisnis berikut pengembangan agroindustri dapat mendorong ekspor, meningkatkan laju pertumbuhan sektor pertanian, dan mendorong perolehan nilai tambah.

Namun disadari bahwa pembangunan dan pengembangan tersebut memerlukan investasi yang sangat besar dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu disusun kebijakan pemerintah yang mampu memacu investasi swasta, antara lain deregulasi dalam birokrasi pelayanan dan perizinan serta memangkas berbagai pungutan.